Implementasi program atau kebijakan merupakan
salah satu tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Suatu
program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan
tujuan yang diinginkan.
Wahap dalam Setyadi (2005) mengutip
pendapat para pakar yang menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan
tidak hanya menyangkut perilaku badan administrative yang
bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan
pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan
kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan social yang langsung atau tidak
langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat, dan pada
akhirnya berpengaruh terhadap dampak negative maupun positif, dengan
demikian dalam mencapai keberhasilan implemetasi, diperlukan kesamaan
pandangan tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak utnuk
memberikan dukungan.
Keberhasilan
implementasi suatu kebijakan, dapat diukur dengan melihat kesesuaian
antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan
sasaran kebijakan itu sendiri serta memerikan dampak atau hasil yang
positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi (Ekowati, dkk 2005).
Teori Implementasi menurut Edward III
(1980) dan Emerson, Grindle, serta Mize menjelaskan bahwa terdapat empat
variable kritis dalam implementasi kebijakan public atau program
diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi (communications), ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu (resources), sikap dan komitment dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (disposition), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (bureaucratic strucuture).
Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan.
1) Komunikasi (communications):
berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi
dan atau publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan,
sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur
organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap
pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi
suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian
informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik
dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan
komunikasi ditentukan oleh 3 (tiga) indikator, yaitu penyaluran
komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi. Faktor
komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang
melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan
dengan permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan”.
2) Ketersediaan sumberdaya (resources): berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu :
a) Sumber daya manusia: merupakan aktor
penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi
manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik
maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik
dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan
personal.
b) Informasi:
merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan.
Informasi yang disampaikan atau diterima haruslah jelas sehingga dapat
mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.
c) Kewenangan: hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah.
d) Sarana
dan prasarana: merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan.
Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang
dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja di dalam
pelaksanaan kegiatan mereka.
e) Pendanaan:
membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang
relevan, dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan
suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang
terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksud agar
para implementator tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan
kebijakan tersebut.
3) Sikap dan komitment dari pelaksana program (disposition):
berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan
kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa
kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga
konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan
pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi
kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas
kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.
4) Struktur birokrasi (bureaucratic strucuture).:
berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi
penyelenggara implementasi kebijakan public. Struktur birokrasi
menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya
dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.
Daftar Pustaka:
Setyadi, Iwan Tritenty. 2005. Evaluasi Implementasi Proyek Inovasi Manajemen Perkotaan Pekerjaan Pemberdayaan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima Kota Magelang. (Tesis). Yogyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada
Edward III, Merilee S. 1980. Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press, Washington.
