3. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Partisipasi Publik dalam Good Governance
Definisi (Konseptual & Operasional)
|
Indikator
|
Alat Ukur
|
1.
Didasarkan pada asumsi bahwa organisasi pemerintahan akan bekerja
lebih baik jika anggota-anggota dalam struktur diberi kesempatan untuk
terlibat secara intim dengan setiap keputusan organisasi.
Hal ini menyangkut 2 aspek yaitu :
a. keterlibatan aparat melalui terciptanya
nilai dan komitmen diantara para aparat agar termotivasi dengan kuat
pada program yang diimplementasikan
b. keterlibatan publik, dalam desain dan implementasi program.
(B. Guy Peter, “The Politics of Bureaucracy”, (2001), London : Routledge, hal 299-381.
2. Partisipasi dibutuhkan dalam memperkuat
demokrasi meningkatkan kualitas dan efektifitas layanan public. Dalam
mewujudkan kerangka yang cocok bagi partisipasi perlu dipertimbangkan
beberapa aspek, yaitu
a. partisipasi melalui institusi konstitusional (referendum, voting) dan jaringan civil society (inisiatif asosiasi)
b. partisipasi individu dalam proses pengambilan keputusan civil society sebagai service provider
c. lokal kultur pemerintah
d. faktor-faktor lainnya, seperti transparansi substansi proses terbuka dan konsentrasi pada kompetensi
Dalam rangka penguatan partisipasi public
pemerintah seharusnya mengeluarkan informasi yang dapat diakses oleh
publik, menyelenggarakan proses konsultasi untuk menggali dan
mengumpulkan masukan masukan dari stakeholders termasuk aktivitas
warga negara dalam kegiatan public, mendelegasikan otoritas tertentu
kepada pengguna jasa layanan publik seperti perencanaan dan penyediaan
panduan bagi kegiatan masyarakat dalam pelayanan public
( Dr. Hartmut Gustmann “Public Participation in Public Service : the German Local Government Experience”
3. prinsip ini berhubungan dengan pandangan
bahwa masyarakat adalah jantungnya pembangunan, yang bukan hanya
mendapatkan keuntungan dari sebuah pembangunan tetapi juga menjadi
agen pembangunan. Karena pembangunan adalah untuk dan oleh masyarakat,
maka mereka membutuhkan akses pada institusi yang mempromosikan
pembangunan
(“Governance : Sound Development Management”, (1999), Asian Development Bank, hal 7-13)
4. Pemerintahan partisipatif bercirikan :
a. fokusnya adalah pada memberikan arah dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi
b. basis konstitusional dan mandate demokratis yang berhubungan dengan situasi akhir adalah yang menjadi tujuan
c. pemerintah hanya menentukan isi (determine content)
d. sasaran adalah ditujukan dalam kekuatan gabungan antara pemerintah dan actor lain dalam masyarakat
e. insiatif dan bagian pertengahan dalam
lingkaran governance adalah penting, tetapi –walaupun petunjuk umum
diberikan- akhir eksplisit sangat terbuka
f. visi dan pengembangan berdasarkan consensus sangat penting
g. pemerintah hanya berperan sebagai chairperson
h. fokusnya adalah pada “managing outcomes as shared result”
(Michael Hill & Peter Hupe,
“Implementing Public Policy : Governance in Theory and in Practice”,
(2002), USA : Sage Publication, hal 161 – 197)
5. Asumsi dasar dari partisipasi adalah
“semakin dalam keterlibatan individu dalam tantangan berproduksi,
semakin produktif individu tersebut.”
Ada 2 bentuk kegiatan :
a. mendorong partisipasi secara formal
melalui komite atau dewan, yang mendorong masyarakat komunitas lokal
untuk memberikan pandangan mereka tentang isu-isu kebijakan yang akan
mempengaruhi pekerjaan maupun kesejahteraan mereka.
b. mendorong partisipasi tanpa institusi
Partisipasi sangat berguna bagi pemerintah didalam memvalidasi
premis-premis darimana sebuah program berasal dan karena itu akan
berkontribusi terhadap efektivitas program. Dengan hadirnya isu
partisipasi, kelompok tersebut akan berpindah dari orientasi pada
input kepada manajemen program dan penekanan pada output.
6. A process by which people take an active and influential hand in shaping decision that affect their lives.
(Development
Assistant Committee, “Evaluation of Programs Promoting Participatory
Development and Good Governance, 1997, hal 22)
7. A process by which people, especially disadvantaged people, influence decisions that affect them (IBRD)
8, Adanya sistem yang memungkinkan individu
yang tidak terwakili kepentingannya oleh kelompok kepentingan yang
terorganisir untuk menyalurkan kepentingannya dalam pengambilan
keputusan mengenai perencanaan, penganggaran, dan monitoring serta
evaluasi kegiatan program (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
di Indonesia)
9. Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap
orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di
setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah.
(Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas & Depdagri 2002, hal 20.)
Kesimpulan :
Prinsip
partisipasi masyarakat menuntut masyarakat harus diberdayakan,
diberikan kesempatan dan diikutsertakan untuk berperan dalam
proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan
pengawasan atau kebijakan publik.
Operasionalisasi konsep :
1. pada level akar rumput, partisipasi
mengimplikasikan struktur pemerin-tahan yang fleksibel dan memberikan
peluang bagi masyarakat yang berkepentingan untuk menyem-purnakan
desain dan implementasi program serta proyek public
2. memberikan peluang bagi LSM seba-gai
sarana alternatif enyaluran energi dari publik, melalui identifikasi
kepentingan publik, mobilisasi opini publik, untuk mendukung
kepen-tingan tersebut, dan organisasi aksi yang sesuai
|
keterlibatan aparat melalui tercip-tanya nilai dan komitmen diantara aparat
adanya forum untuk menampung partisipasi
masyarakat yang representatif, jelas arahnya dan dapat dikontrol
bersifat terbuka dan inklusif, harus ditempatkan sebagai mimbar
masyarakat mengekspresikan keinginannya.
kemampuan masyarakat untuk ter-libat dalam proses pembuatan keputusan
fokus pemerintah adalah pada memberikan arah dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi
visi dan pengembangan berdasar-kan pada konsensus antara pemerintah dan masyarakat
akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan
|
public hearing
pertemuan kelompok masyarakat (stakeholders meeting)
jajak pendapat umum
laporan penelitian dan kajian (constituent surveys)
media massa
simple voting in referenda
diskusi publik
e-participation
policy conference
policy round tables
|
Sumber:
Dra.Loina
Lalolo Krina P., Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas,
Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta – 2003
